Gelar FGD, GMKI Bogor siap kawal Hak Politik Peyandang Disabilitas

Bogor, - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bogor menggelar focus discussion pemilu 2024 ramah disabilitas yang di gelar di Hancock Cafe and Resto Malabar kecamatan bogor tengah kota bogor pada tanggal 02 september 2023

Focus grup discussion tersebut dihadiri oleh berbagai narasumber antara lain, Komisioner Komnas HAM RI, Hari Kurniawan, S.H, Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin, S.Hut, M.Si, Kadinsos Kota Bogor, Tini Sri Agustini, Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Dadang sugiarta, Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Supriantona Siburian, S.H, Iptu Febri mewakili Kapolres Kota Bogor, Hasan Basri Ketua DPC perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Bogor dan anggota perhimpunan disabilitas Kota Bogor, cipayung plus serta dari berbagai BEM Universitas di Bogor.

Baca juga: Hadiri Rakernas KNPI, Ridwan Kamil: Pemuda Lahirkan Gagasan Besar

Kegiatan tersebut diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber.

Baca juga: UMKM Bangkit Dengan Ciri Khas Masing-Masing Nagari

Riduan S Purba, GMKI Cabang Bogor dalam keterangannya mengatan, FGD ini sangat penting dilakukan untuk membahas dan mengupas secara tuntas terkait hak politik teman - teman disabilitas dalam Pemilu 2024 sekaligus, sarana untuk sosialisasi Perda No.2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Undang Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemu hambatan hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Baca juga: Hadiri Pengukuhan Forum Alumni BEM, Ketum KNPI Ryano Panjaitan : Bonus Demografi Ada Ditangan Pemuda

Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelengara Pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR, DPRD Provinsi, Kab/Kota dan anggota DPD serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki, baik di tingkat pusat melalui Pemilu, maupun di tingkat daerah melalui Pilkada.

"Pada prakteknya, penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menyuarakan hak politiknya, disebabkan karena kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk perpartisipasi secara penuh dalam proses politik, " ucapnya.

Baca juga: Agussalim, Putra Terbaik Aceh Dalam Pusaran Kongres HMI ke 32 di Pontianak

Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal (5)menyebutkan, penyandang disabitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

"Namun keadan fisik yang kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas membuat mereka rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan politik. Diskriminasi berdasarkan disabilitas yaitu setiap pembedaan, pelemahan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pada setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan penikmatan dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau lainnya" tambahnya

Baca juga: Servant Leadership Sebagai Alternatif Kepemimpinan Terbaik di Era Disrupsi dan Unceryainly Saat ini

Perda No. 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas pasal (29) menyebutkan, "Pemerintah Daerah Kota menjamin agar penyandang Disabilitas dapat berpastisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Dalam pasal (31) juga disebutkan secara jelas bahwa, "Penyandang Disabilitas berpartisipasi ikut langsung dalam Pemilu, mendapatkan hak untuk di data dalam Pemilu, mendapatkan hak fasilitas dan alat bantu yang layak dalam Pemilu, hak untuk memilih tanpa intimidasi, hak memilih pendamping sesuai dengan pilihanya sendiri.

GMKI Bogor tentunya sebagai organisasi kemahasiswaan siap mengawal hak politik penyandang disabilitas dan akan selalu bersama dengan penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024.

FGD Pemilu 2024 ramah disabilitas merupakan salah satu bentuk upaya kepedulian GMKI Bogor dan sebagai langkah awal dalam mengawal hak politik penyandang disabilitas.

"Dialog langsung para penyandang disabilitas dengan penyelenggara Pemilu sehingga teman-teman penyandang disabilitas dapat menyampaikan saran dan masukan langsung sekaligus untuk mengetahui langkah dan persiapan yang sudah disiapkan penyelenggara Pemilu khususnya KPU dalam Pemilu 2024 untuk penyandang disabilitas, " lanjutnya.

Baca juga: Mengenal Zainnudin Arsyad Orator Muda dan Pendiri Forum Alumni BEM Se Indonesia

Harapnnya setelah dilaksanakannya kegiatan FGD Pemilu 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman peyandang disabilitas dan tentunya apa yang menjadi hasil FGD Pemilu 2024 akan diberikan kepada penyelenggara Pemilu sebagai Rekomendasi Hasil FGD Pemilu 2024.

Ditempat yang sama, Martin Siagian selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Focus Group Discussion Pemilu 2024 menambahkan, kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi terkait hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

"Saran dan masukan teman-teman penyandang disabilitas dalam FGD Pemilu 2024 Ramah Disabilitas harus menjadi perhatian khusus penyelenggara Pemilu khususnya fasilitas dan alat bantu yang layak sehingga hak politik teman"Disabilitas dapat tersampaikan dengan baik dalam pemilu 2024 tanpa Intimidasi dan diskriminasi, " pungkas nya.